Pelantikan Jabatan Pengawas / Eselon IV Kemenag Kota Singkawang

 

Singkawang. Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang melakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Eselon IV Kantor Kemenag Kota Singkawang pada Rabu (15/1). Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kemenag Kota Singkawang ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang, Drs. H. Nahruji, M.Si. Turut hadir pada kegiatan ini, Kepala Seksi dan Penyelenggara, Kepala KUA, Kepala Madrasah beserta TU Madrasah, serta segenap pegawai Kantor Kemenag Kota Singkawang.

Berdasarkan PMA tersebut, struktur Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang mengalami perubahan, yakni 5 seksi-penyelenggara menjadi 7 seksi-penyelenggara (Sub Bagian TU, Seksi Pendidikan Islam, Seksi Bimas Islam, Seksi Urusan Agama Buddha, Penyelenggara Haji dan Umrah, Penyelenggara Katolik, dan Penyelenggara Pendidikan Buddha). Artinya ada dua tambahan jabatan eselon IV, yaitu: Penyelenggara Katolik dan Penyelenggara Pendidikan Buddha. Adapun pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya sebanyak 5 orang yaitu H. Azhari, S.Ag, M.Si, Musmuthalib, S.HI, Drs. H. Muhlis, M.Pd, Warsito, S.Ag dan Drs. H. Marhola. Sedangkan untuk tambahan 2 jabatan eselon IV, dilantik pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) yaitu H. Azhari, S.Ag, M.Si untuk jabatan Penyelenggara Katolik dan Warsito, S.Ag untuk jabatan Penyelenggara Pendidikan Budha.

Dalam sambutannya, Nahruji berharap dengan bertambahnya jabatan eselon IV tersebut, maka semakin meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan dan kinerja, sehingga tujuan dapat tercapai dengan optimal. “Permasalahan yang mesti diwaspadai adalah perubahan struktur tidak memberikan dampak positif terhadap kinerja kantor kita ini. Oleh karena itu, salah satu pesan tersirat dalam pelantikan ini adalah para pejabat yang baru saja dilantik untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai pegendali program dan kegiatan, pengendali pelaksanaan pelayanan publik, dan pengendali pelaksanaan administrasi pemerintah dengan integritas, amanah, serta dedikasi yang tinggi.” ujarnya.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 kita telah berprestasi dengan mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Demi untuk mempertahankan bahkan meningkatkannya ke Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diharapkan kepada pejabat yang baru saja dilantik untuk tetap bersemangat, bahu-membahu, dan bersinergi dalam membangun Zona Integritas di lingkungan kantor kita ini.” tutup Nahruji.(DH/skw)